DPD NasDem Kabupaten Nduga Putuskan Sidang Pemeriksaan Pemilu Tanpa Ada Intervensi dan Suap

  • Whatsapp

69NewsPapua.com, Jayapura – Sidang pemeriksaan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggaraan pemilu di kabupaten Nduga oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam siding tersebut sempat disinyalir ada pelanggaran sehingga Ketua DPD Parta Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Nduga Papua,Yonas Beon beserta Sekretaris, Usman Lokbere meminta siding yang sedang berjalan harus sesuai aturan tanpa ada intervensi dari manapun.

“Kami minta sidang pemeriksaan penyelenggaraan pemilu kabupaten Nduga pada (24/11/2019) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang digelar di ruang Bawaslu Provinsi Papua, agar  dapat bertindak sesuai aturan yang berlaku tanpa harus di Intervensi atau di suap oleh pihak manapun, agar demokrasi yang sesungguhnya bisa tercapai di Indonesia,” ungkap Yonas Beon, di Jayapura, Selasa (3/12/2019).

“Kami sampaikan penghormatan dan pengakuan kepada teman-teman DKPP yg merupakan lembaga hukum yang sangat independen dan berdedikasi tinggi, utk memutuskan secara profesional,” kata Yonas Beon.

Yonas menjelaskan, bahwa yang membuat Partainya Ngotot ke DKPP kan 4 (empat) anggota KPU kabupaten Nduga karena memiliki bukti kuat. Dimana bukti hasil perolehan suara partai Nasdem atas nama Yorince Lokbere di Distrik Mbua berdasarkan data formulir DA 1 KPU memperoleh 3.900 suara.

“Hasil itu berdaasarkan perhitungan ditingkat kabupaten Nduga. Tetapi ketika muncul ke Formulir DB 1, mengalami perubahan dengan dialihkannya 1.275 suara kepada Obet Gwijangge dari Partai Golkar atas perintah pejabat teras Nduga,” tukasnya.

“Ini ada bukti rekamannya dan juga sudah melanggar peraturan KPU, karena hasilnya di plenokan di rumah sekretaris KPU Nduga di Jayapura tanpa mengundang Bawaslu beserta pimpinan parpol. Disiinilah terjadi perubahan data yang sebenarnya,” ungkap Politisi Nasdem Kabupaten Nduga, Yonas Beon ini.

Sementara itu Sekretaris Partai Nasdem kabupaten Nduga, Usman Lokbere mengatakan, KPU kabupaten Nduga sudah melanggar peraturan KPU Pasal.18 tahun 2007, tentang pengalihan suara atas perintah oknum tertentu.

“Karena mereka punya cukup bukti untuk di buktikan kepada DKPP, dan sudah dilakukan 24 november 2019 lalu di Kantor Bawaslu Peovinsi Papua Kota jayapura, dimana belum ada putusan dari DKPP terhadap hasil perselisihan ini,” kata Usman Lokbere.

“Untuk itu DKPP diminta agar dalam memutuskan sidang harus benar-benar adil dengan mempertimbangkan semua aspek, terutama alat bukti pengadu, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat akar rumput,” harap Usman Lokbere, kepada DKPP jika kembali bersidang. (anf/trp)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *