Kadis Sosial Provinsi Papua-Ribka Haluk: Transportasi Tidak Ada, Hely Milik TNI AU diminta Angkut Sembako Ke Nduga.

  • Whatsapp
Kadis Sosial Provinsi Papua-Ribka Haluk: Transportasi Tidak Ada, Hely Milik TNI AU diminta Angkut Sembako Ke Nduga.
Kadis Sosial Provinsi Papua-Ribka Haluk: Transportasi Tidak Ada, Hely Milik TNI AU diminta Angkut Sembako Ke Nduga.

69NewsPapua.com, Jayapura Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk minta, Hely Milik TNI Angkatan Udara untuk mengangkut sembako dari Jayapura ke Nduga, Jayapura, Senin 21/10/2019.

Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan, pemerintah meminta transportasi milik TNI angkatan Udara untuk mengangkut sembilan bahan pokok (sembako) ke Kabupaten Nduga pasca tragedi kemanusian pada Desember 2018 lalu, alasan karena tidak ada transportasi disana.

Dimana semua perusahaan penerbangan swasta tidak melakukan penerbangan ke Nduga karena takut akan terjadi penembakan, padahal pemerintah telah menyurati, bahkan dirinya sendiri yang mendatangi maskapai penerbangan tersebut untuk membantu pemerintah mengangkut sembako ke Nduga, kata Haluk.

Katanya, masyarakat jangan menyalahkan militer, sebenarnya tidak semua yang lakukan penembakan hanya oknum saja.

” Jadi saya coba klarifikasi sedikit kenapa TNI ikut bantu didalam mengangkut makan untuk pengungsi, karena alasan transportasi. Perusahaan-perusahaan swasta semua tidak mau ke Nduga. Kenapa militer kita ajak bersama-sama turun karena memang tidak ada transportasi yang berani ke kabupaten Nduga. Kami sudah datangi beberapa maskapai penerbangan dari pihak swasta, tetapi mereka menolak. Mereka takut jangan sampai ada penembakan dan seterusnya.

Ada beberapa surat yang kami masukan dan di tolak oleh beberapa maskapai milik swasta itu kita minta mereka untuk turun tapi mereka sendiri tidak mau. Dari Maff, Hellimision/Helivida, AMA dan saya sendiri kesana tapi penerbangan tidak mau ke Nduga. Ya satu-satunya ya Hely yang bersedia jadi ya itu perusahaan milik negara jadi kita gunakan hely antar makan minum untuk masyarakat.

“Yang berani masuk hanya hely militer dari TNI-POLRI. Jadi tolong diklarifikasi jangan semuanya itu selalu menyalahkan militer, sebenarnya tidak semua, kalaupun ada yang lakukan, mungkin itu oknum,” kata Kepala Dinas Sosial dan Kependudkan dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, usai mengikuti apel pagi di halaman kantor gubernur, Senin, (21/10/2019).

Papar Ribka Haluk, sejak pengungsian itu, pemda kabupaten Nduga dan pemprov Papua bekerjasama dengan kementrian sosial melakukan penanganan dalam bentuk makanan bagi korban pengungsian Nduga.

” Desember lalu kita antar sembako sama-sama dengan TNI, saya ajak mereka. Dari saat itu kita masih suplay. Cuman kita tidak mau publikasi. Tapi pelayanannya tetap jalan. ke Lanni Jaya, sampai ke di perbatasan kita antar. Camat-camat dan kepala kampung itu ikut keluar. Mereka juga tidak biarkan masyarakatnya.

Intinya bahwa pengungsi Nduga ini benar adanya saya tidak tau sebelumnya, tetapi sejak bulan desember 2018 terjadi pengungsian itu memang baik pihak pemerintah kabupaten Nduga maupun pemerintah provinsi Papua bekerjasama dengan kementrian sosial ini memang kita sudah melakukan penanganan-penanganan khusunya hanya untuk penanganan makan,” papar Ribka.

Terang Kadis Sosial dan Dukcapil, Ribka, keadaan ini jangan disalah artikan tentang tragedi Nduga, karena tidak melihat sendiri kondisi disana. Karena ada sekitar 35 distrik di Nduga, namun yang terkena dampak ada 11 distrik dengan kondisi geografis yang sulit di jangkau

” Jadi tolong tidak usah dipanas-panasilah untuk Nduga. Kalau disitu kosong biasa, wajar-wajar saja to. Seperti kita di kota orang mengungsi dulu sebentar baru nanti balik itu biasa. Untuk jumlah pengungsi sampai saat ini saya tidak bisa bicara masalah itu karena ini banyak versi, yang saya inginkan itu yang harus kasi keluar adalah pemerintah kabupaten Nduga karena mereka yang punya rakyat, dan tau tentang per distriknya. Karena jujur saja ini Nduga ini 35 sekian distrik yang kena dampak ini 11 distrik, hampir orang bilang kosong tapi inikan tidak ada yang datang lihat memang kondisi geografisnya itu susah sekali untuk orang masuk,” terang Kadis Sosial dan Dukcapil Ribka.

Lanjut Ribka, pemerintah pusat, pemprov Papua dan pemda kabupaten Nduga telah mempunyai gudang sendiri agar bahan makanan (bama) di wamena untuk menyuplay makanan sewaktu di perlukan.

” semua bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pa gubernur dan pemda sendiri punya gudang Nduga kita taruh di di Wamena. Jadi semua makanan kita kasi masuk ke situ, juga pakaian dan lainnya. Jadi waktu mau pelayanan, kepala diatrik datang lapor dan kita layani, sehingga tidak ada yang dibiarkan, cuma selama ini kami tidak publikasikan. Karena kami pikir ini sesitif di masyarakat,” tukas Ribka. (clw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *