Kadishut Papua, Jan Ormuseray-Laporan Pengalihan Aset Dishut Provinsi Papua Kepada KPK Clear.

  • Whatsapp
Kadishut Papua, Jan Ormuseray-Laporan Pengalihan Aset Dishut Provinsi Papua Kepada KPK Clear.

69NewsPapua.com, Jayapura – Guna menyusun kembali atau mengatur penggunaan aset pemerintah provinsi Papua dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua telah melaporkan penggunaan aset Dinas Kehutanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dipakai oleh Kabupaten-Kota, seperti tanah, bangunan, serta kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal ini dilakukan agar pendataan aset pemda yang di pakai tidak salah dipergunakan atau dijadikan milik pribadi.

“Jadi dalam kegiatan aksi KPK kali ini, ini memang kegiatan dari kehutanan termasuk tinggi. Ini akibat dari adanya pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Di dalam undang-undang itu seluruh kewenangan kehutanan yang ada di kabupaten-kota ditarik ke provinsi, jadi dengan kata lain, tidak ada lagi Dinas Kehutanan Kabupaten dan kota seperti dulu.

Dengan ditariknya kewenangan itu, otomatis pegawai dan Aset diserahkan ke provinsi, tetapi dalam tidak seperti itu, masalahnya terjadi di situ. Contohnya Kabupaten Merauke, dengan pelaksanaannya undang-undang itu memang kantor kehutanan di Merauke tadinya bubar, cuma dulu kasus di Merauke, dulu namanya kantor dinas Kehutanan dan perkebunan, begitu urusan kehutanan ditarik, jadilah tinggal perkebunan,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Jan Jap Ormuseray, diruang kerjanya, Selasa, (12/11/2019)

“Nah aset-aset yang tadi di yang ada di kantor dinas kehutanan dan perkebunan itu, otomatis di cat di bawa di dinas perkebunan. Padahal itu ada aset yang dibelanjakan dengan sumber dana kehutanan, atau DAK Kehutanan.

Kasus Merauke juga dulu ada kantor kehutanan yang namanya Bidhut. Itukan murni kantor kehutanan, tetapi kemudian oleh pemerintah daerah Merauke, dijadikan kantor KPU, kalo tdk salah,” tutur Kadishut, Jan Ormuseray.

“Sehingga ubdang-undang momo 23 tahun 2014 itu memberikan kewenangan umtuk pemerintah provinsi dapat membentuk lagi cabang dinas kehutanan untuk di Merauke, kantor dinas nya akhirnya jadi menderita di Merauke tidak punya kantor tidak punya aset apa-apa. Nah itu akumulasi persoalan Merauke adalah satu salah satu contoh menjadi persoalan di seluruh Papua. Beda dengan Biak. Kalau biak Numfor itu nyaris normal karena kantor eks Bidhut, kemudian menjadi kantor kehutanan, sekarang dipakai oleh kantor KPH. Kesatuan Pengelolaan Hutan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan (KPH) di kabupaten,” papar kadishut Papua, Jan Ormuseray.

“Jadi Kabupaten biak numfor itu tidak ada cabang dinas, yang ada KPH, tapi dia melaksanakan seluruh jurusan kehutanan yang dilimpahkan sesuai dengan peraturan ke kabupaten. Itu Kantornya ada, cuma kasus di Kabupaten biak numfor itu aset kendaraan ditahan oleh oknum pejabat sebelumnya. Beda dengan di Merauke,” papar kadishut, Jan Ormuseray lagi.

“Sehingga akumulasi semua masalah di seluruh Papua ini, maka dalam kegiatan KPK kali ini, dalam urusan pengalihan aset kehutanan menjadi hal penting, tetapi dari pertemuan dua hari ini, dan untuk hari ini Kelihatannya sudah ada klarifikasi, ada laporan-laporan dari kabupaten-kota, sehingga kita harapkan ini bisa selesai sehingga mengurangi beban masalah aset di provinsi,” harap, Kadishut, Jan Ormuseray.

“Sebenarnya urusan kehutanan di kabupaten kota itu berjalan dengan normal. Cuma tidak semua Kabupaten itu ada kantor kehutanan. Kantor kehutanan itu sekarang ada 19 kantor cabang dinas, jadi tidak semua Kabupaten ada kantor kehutanan seperti Dogiyai dan Deiyai, Biak dan Supiori itu satu, tetapi Sarmi itu banyak, karena disana ada cabang Dinas Kehutanan, KPH 2 unit, karena tergantung pada luasnya areal. Keerom cabang dinas dan KPH, Kabupaten Jayapura ada cabang dinas, kota Jayapura ada KPH. Itu pemerintah daerah bersama-sama dengan Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah atur, dan ada indikator yang dipakai untuk menetapkan. Sehingga itu semua masuk ke dalam Dinas Kehutanan provinsi,” papar kadishut, Jan Ormuseray.

kata Ormuseray, Jadi aset pemda yang dahulu¬† dibeli memakai anggaran dari pemrpov Papua, dengan memakai dana dari DPA provinsi, yang dibelanjakan untuk membeli aset seperti mobil, motor, komputer atau tanah. Untuk itu daru 15 kabupaten pemekaran, ada yang masuk dalam data diahut provinsi Papua dan ada juga yang tidak,” tandas, Kadis Kehutanan, Jan Ormuseray. (clw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *