Belum Ada ULP, KPK Dorong 5 Kabupaten Segera Gunakan Aplikasi MCP Untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan.

  • Whatsapp
Belum Ada ULP, KPK Dorong 5 Kabupaten Segera Gunakan Aplikasi MCP Untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan.
Belum Ada ULP, KPK Dorong 5 Kabupaten Segera Gunakan Aplikasi MCP Untuk Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan.

69NewsPapua.com, Jayapura-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pemerintah provinsi Papua menggelar rapat monitoring dan evaluasi Monitoring Centre for Pervention (MCP) pemerintah daerah se- provinsi Papua, yang dilaksanakan di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis dan Jumat, (14-15/11/2019).

Enam kabupaten yang ikut serta dalam rapat monev tersebut yakni, kabupaten Waropen, kabupaten Nabire, kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Boven Digoel.

Ketua Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aldiansyah Malik Nasution mengatakan, KPK berusaha keras membantu pamerintah daerah kabupaten-kota dalam menggunakan aplikasi MCP untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi di daerah.

“Sudah bagus dan saya mau cari kemungkinan teman-teman diberi kesempatan untuk diberikan pelatihan, jadi ada pertimbangan proses, karena kalau begini kita nggak gerak-gerak,” kata ketua divisi KPK, Aldiansya.

Tutur Aldiansyah, walaupun ada beberapa kabupaten yang belum mempuntai ULP, seperti Kabupaten Waropen dan Dogiyai, namun saya mencoba mebangun komunikasi untuk perbaikan.

“Jadi dari beberapa daerah yang belum punya ULP kan ironis sekali ya itu, mereka masih menggunakan manual semuanya, Nah ini yang saya coba berpihaklah supaya bagaimana caranya ini dapat dilakukan pembanahan segera mungkin,” tutur Alduansyah.

“Kendala SDM salah satunya dan ngga ada cara lain melakukan pelatihan dan memang ini kan kita mendorong. Ada beberapa yang sudah ada saya minta kan segera keluarkan SK independen, tapi yang belum sama sekali kita harus sabar dan mengambil pikiran positif¬† itu poinnya,” tutur Aldiansyah.

“Tadi ada beberapa daerah yang udah ketahuan dari lima daerah yang ikut serta. Tadi saya lihat Waropen dan Dogiyai.

ULP itu tujuannya mengawasi dimana proses lelang itu harus diawasi oleh mereka dan mereka melakukan viuw-viuw dari mulai persiapan lelangnya, dokumentasi, hangta, kan ada kewajiban meriviuw paket, meriviuw LPS, meriviuw vendor. Saya tidak tau tapi baru lima kabupatenlah, tadi bapa ibu bisa baca nilainya merah semua,” ujar Aldiansyah.

Ada kabupaten yang masih berjakan dengan dua kaki, namun dalam monev ini kita akan rubah dan memperbaiki kinerja mereka, papar Aldiansyah.

“Adhok itu sebenarnya dua kaki itu pegawai daripada SKPD, dia juga pegawai ULP. Harus dipisah, harus independen. Independen saja belum tentu hati-hati juga apalagi yang adhok. Inspektorat masih berada dibawah kepala daerah jadi masih keputusan pimpinan, nda jugalah sebetulnya kau masih bisa profesional, sudah dikasi kewenangan untuk melakukan hal-hal pemerikasaan dimana KKN kan lapor. Nda perlu seijin pimpinan kok. Kan itu ada ijin permendagri PP 33. Jadi namanya Inspektorat itu diberikan kewenangan untuk kasus-kasus yang KKN tidak perlu persetujuan daripada Bupati untuk melakukan pemeriksaan. Ya ada kewenangan itu, ya ini ya yang terindikasi KKN itu tidak perlu persetujuan badan pemeriksa, lapornya bukan kepada bupati, lapornya kepada Guberbur.

Untuk target MCP saya sabar ajalah sampai akhir November itu kan hanya untuk tahapan.

Kedepan,” papar Aldiansyah.

Sementara kata kepala Inspektorat provinsi Papua, Anggiat Situmorang, Itu menjadi pelajaran buat kami dengan melihat kelemahan-kelemahan di kabupaten-kota.

“Untuk kita akan perbaiki kedepan berdasarkan notulen-notule itu nanti kita sampaikan, rencana aksi tindak lanjut yang harus selesai awal Desember. Inikan tiga tempat kita ada Bappeda, ada juga di Kominfo.¬† Kalau yang kemarin sudah intervensi semua kalo yang disini kemarin baik, nah ini baru ketahuan ada beberapa yang belum punya ULP,” kata Anggiat.

“Regulasinya wajib malahan sejak dulu. Makanya regulasi sudah ku bentuk. itu sudah disampaikan kan, tapi saya bilang harus disiapkan SDM nya. Jangan dibuat orang disitu tak tau apa-apa bisa jadi masalah. Harus kita siapkan dulu orangnya. Makanya setiap bulan itu LKPP membuat pelatihan seluruh Indonesia cuma tempatnya yang tidak sama. Mungkin merekatidak cepat lihat, nah sekarang kan uda ada internet, disana ada diklat, bisa pergi, tergantung bagaimana komitmen pimpinan, juga dananya,” tandas Anggiat. (clw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *