Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Papua Harus Berbasis Kearifan Lokal

  • Whatsapp
Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Papua Harus Berbasis Kearifan Lokal
Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Papua Harus Berbasis Kearifan Lokal

69NewsPapua.com, Jayapura – Pemerintah provinsi Papua dalam kurun waktu 2009-2018 telah melakukan kerangka dasar pembangunan berkelanjutan dengan membangun sebuah landasan dan paradigma pembangunan Lestari berbasis sumber daya alam (SDA) yang tidak terpisah dengan masyarakat sebagai sentral pembangunan. Paradigma ini telah menghadirkan cara pandang yang baru dalam perlindungan SDA dan lingkungan hidup di Provinsi Papua.

Untuk itu dinas ESDM provinsi Papua, melakukan Peluncuran Panduan Rewiew Izin Pertambangan Di Provinsi Papua, yang dilasanakan di Jayapura, Rabu, (20/11/2019)

Dalam sambutan Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIP, MH, yang dibacakan, Plt Kepala Dinas ESDM provinsi Papua, Freds James Boray menyampaikan, Sejalan dengan paradigma ini, visi Papua memuat arah pembangunan berkelanjutan di Papua demi tercapainya kualitas hidup yang baik.

“Masyarakat Papua dengan kualitas alam yang masih terjaga baik dan kearifan lokal yang terikat dengan alam adalah  dua kunci utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Papua,” kata Boray.

“Perubahan cara pandang ditandai dengan kebijakan penelaahan ruang serta sebagai komitmen dan kebijakan pengelolaan SDA dan perlindungan masyarakat adat di Provinsi Papua. Salah satunya adalah komitmen perlindungan kawasan hutan seluas 90% di mana 60% ditetapkan sebagai hutan lindung bagi 84% masyarakat adat yang hidup dan berinteraksi di sekitar dan di dalam kawasan hutan. Komitmen ini berlandaskan pasal 63 undang-undang nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus yang mendapatkan pembangunan Provinsi Papua dengan berpedoman pada prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan,” papar Boray.

“Pemerintah provinsi Papua  mendorong proses percepatan pembangunan baik itu berupa investasi modal jasa barang dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Berbagai pembangunan tersebut tentunya memiliki dampak positif maupun negatif. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua, merupakan instrumen pengendalian pembangunan untuk dapat mengoptimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Saat ini RTRWP provinsi Papua 2013-2023 sedang ditinjau kembali untuk menyusun RTRWP 2019-2024,” kata Boray.

“Pemerintah provinsi terus telah mempersiapkan sejumlah instrumen kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman operasional oleh para pihak berkepentingan. Diantaranya adalah strategi dan Rencana Aksi Provinsi Papua Dalam implementasi REDD+ (SRAP) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) dan saat ini telah mengalami perubahan kebijakan oleh pemerintah pusat PPRK. Pemprov Papua juga telah menyusun peta jalan dan indikator Pembangunan Infrastruktur Provinsi Papua dan Peta Jalan Pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economic Growth),” papar Boray.

“Upaya pemerintah provinsi  sejalan dengan berbagai kebijakan nasional, salah satunya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). GN-PSDA dideklarasikan pada Juni 2014 di Ternate, yang ditandai dengan penandatangan piagam oleh ketua KPK, Panglima, Kapolri, dan Jaksa Agung. Deklarasi ini meliputi sektor kelautan- perikanan, pertambangan, Kehutanan, dan perkebunan,” beber Boray.

“Salah satu aspek kunci dalam upaya penyelamatan SDA tersebut adalah komitmen untuk mendukung perwujudan tata kelola SDA yang baik dan bebas Korupsi-Kolusi- Nepotisme, serta melaksanakan penekanan hukum di sektor SDA. Sebagai tindak lanjut deklarasi tersebut, pada 19 Maret di Istana Bogor 29 Pimpinan Kementrian Lembaga (K/L) bersama pemerintah menandatangani Nota Kesepakatan Rencana Aksi bersama GN-PSDA,” tutur Boray.

“Sebagai wujud komitmen dan dukungan terhadap GN-PSDA, pemerintah provinsi Papua melalui Rapat Koordinasi pada ranggal 1 Maret 2018 antara KPK,Gubernur provinsi Papua, KAPOLDA, PANGDAM XVII Cenderawasih, KAJATI Papua, Bupati/Walikota se-provinsi Papua, telah menandatangani bersama Deklarasi dan Rencana Aksi Penyelematan Sumber Dayab Alam di tanah Papua, yang meliputi sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, kelautan dan perikanan,” papar Boray.

“Dalam rangka peninjauan dan penyusunan RTRWP serta perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Papua sedang melakukan investasi dan analisis perizinan berbasis lahan, sejalan pula dengan perbaikan tata kelola perizinan dalam rencana aksi Provinsi Papua. Pelaksanaan investasi dan analisis perizinan tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak termasuk masyarakat sipil,” papar Boray.

“Oleh karena itu perlu adanya komunikasi dan koordinasi lintas pemerintah daerah di lingkungan pemerintahan daerah provinsi serta kementrian lembaga terkait,” tandas Boray. (clw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *