KPK Temukan Data Tidak Valid Sebesar 89% Atau 1,5 Juta Penduduk Penerima Bansos Di Provinsi Papua

  • Whatsapp
KPK Temukan Data Tidak Valid Sebesar 89% Atau 1,5 Juta Penduduk Penerima Bansos Di Provinsi Papua
KPK Temukan Data Tidak Valid Sebesar 89% Atau 1,5 Juta Penduduk Penerima Bansos Di Provinsi Papua

69NewsPapua.com, Jayapura – Telah ditemukannya data tidak valid sebesar 89 persen atau sekitar 1,5 juta penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total penerima 1,69 juta orang oleh Penyidik KPK, maka pemerintah provinsi Papua didampingi Tim aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi, Gerakan penertiban aset dan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial,

bersama Ketua Majelis Rakyat Papua, Ketua DPR Papua, juga Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Papua, serta perwakilan Kemensos, dan instansi terkait. di Jayapura, (11/11/2019).

Wakil gubernur Papua, Klemen Tinal, SE dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi  KPK yang tetap konsisten dan komitmen untuk mendampingi pemerintah provinsi dan kabupaten-kota dalam pengawalan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Papua.

“Keseriusan pemerintah provinsi Papua dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Provinsi Papua tergambar dari salah satu prioritas pemerintah provinsi Papua adalah peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa dan bebas KKN sebagaimana yang tertuang pada misi ke-3 RPJMD Provinsi Papua tahun 2019, 2023 yaitu penguatan tata kelola pemerintahan,” papar Wagub Klemen.

“Rencana aksi pencegahan korupsi khususnya gerakan penertiban aset dan basis data adalah salah satu wujud nyata program pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik sehingga merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan korupsi secara teradab, terarah, sistematis dan terpadu,” kata Wagub Klemen.

“Sementara itu, Data tidak valid sebesar 89 persen atau sekitar 1,5 juta penduduk Papua penerima bantuan sosial dari total penerima 1,69 juta orang oleh penyidik KPK. Data tersebut tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan (NIK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,” Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

“KPK mendorong seluruh kepala daerah di lingkungan Provinsi Papua untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial [DTKS] atau data penerima bantuan sosial se-Provinsi Papua. KPK juga menyarankan agar pemprov, pemkab, dan pemkot Papua dapat serius membangun sistem informasi dan database Orang Asli Papua (OAP),” ujar Febri.

“Sebab dari 30 pemerintah daerah di Papua hanya 3 kabupaten/kota yang telah melakukan finalisasi data terpadu, yakni Kabupaten Merauke, Jayawijaya, dan Keerom. Selain itu, KPK juga menemukan masih banyak aset milik pemda yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain,” tutur Febri.

“Hingga saat ini, KPK mencatat sekurangnya total Rp21 Miliar aset pemda se-provinsi Papua telah diselamatkan, yakni 3 bidang tanah/bangunan senilai Rp1,45 Miliar dan 42 kendaraan dinas (randis) senilai Rp7,4 Miliar milik Pemkot Jayapura; 17 unit randis milik Pemkab Jayapura senilai Rp3,7 Miliar; 14 unit randis milik Pemkab Biak Numfor senilai Rp2,8 Miliar; 2 unit randis milik Pemkab Boven Digoel senilai Rp2,2 Miliar; 6 unit randis milik Pemkab Intan Jaya senilai Rp1,76 Miliar; 11 unit randis milik Pemkab Asmat senilai Rp1,3 Miliar; dan 2 unit randis milik Pemkab Puncak Jaya senilai Rp636 juta,” papar Febri.

“KPK meminta kepada Pemkab Yalimo, Pemkab Supiori dan sejumlah pemda lainnya untuk menyerahkan data nilai aset yang masih dalam penguasaan pihak lain,” tutur Febri.

“KPK juga menggandeng BPN untuk upaya mendorong akselerasi sertifikasi aset tanah atau bangunan milik Pemda.

Dari data yang diterima KPK, baru 49 persen yakni 2.242 yang telah bersertifikat dari sekitar total 4.568 bidang tanah milik pemda,” pungkas Febri. (clw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *